Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) sudah terbentuk pada 25 Mei 2018 yang lalu di Jakarta. PERKAHPI merupakan wadah tempat bernaungnya para Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dari berbagai latar belakang pendidikan. Bahkan PERKAHPI dapat menerima keanggotaan dengan status sebagai affiliate member bagi Ahli Kontrak yang berlatar belakang non-hukum.
SabelaGayo,S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL, CPCLE sebagai Ketua Umum Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) menyatakan
“Bahwa Pengurus DPP PERKAHPI siap untuk bekerja sama dan bersinergi dengan organisasi Ahli Hukum Kontrak/Ahli Kontrak lainnya dalam rangka mengembangkan disiplin keilmuan Hukum Kontrak di Indonesia.” ucapnya
Menurut Sabela Gayo, DPP PERKAHPI akan melaksanakan Pelantikan Pengurus DPP PERKAHPI pada awal Agustus 2018 atau bahkan lebih cepat dari jadwal tersebut. Pelantikan direncanakan akan dilaksanakan bersamaan dengan Pelantikan Pengurus DPW PERKAHPI yang sudah terbentuk sebelum Agustus 2018.
Sabela Gayo juga mengatakan keberadaan PERKAHPI di harapkan dapat mendorong peningkatan pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (skill) para Ahli Hukum Kontrak Pengadaan/Ahli Kontrak Pengadaan di Indonesia dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan kontrak-kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia.
Bahkan sektor swasta yang juga selalu melaksanakan kontrak Pengadaan Barang/Jasa diharapkan dapat memperoleh pendampingan (asistensi) dan advokasi yang maksimal dalam proses penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa maupun penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
PERKAHPI pada saat ini sedang melakukan rekrutmen para pemegang mandat Dewan Pimpinan Wilayah PERKAHPI di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan dalam rangka melakukan percepatan kehadiran organisasi PERKAHPI di semua Provinsi di seluruh Indonesia. Setelah itu Pengurus DPW PERKAHPI akan di dorong untuk membentuk DPC PERKAHPI di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
PERKAHPI juga sedang menyusun pembentukan Pusat Studi Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PSHKPI) yang nantinya akan fokus dalam melakukan penelitian dan publikasi di bidang Hukum Kontrak Pengadaan di Indonesia. Bahkan PSHKPI akan fokus dalam mengembangkan disiplin ilmu Hukum Kontrak Pengadaan baik di Perguruan Tinggi Hukum maupun di Perguruan Tinggi Non-Hukum yang memiliki keterkaitan bidang keilmuan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
Semoga dengan hadirnya PERKAHPI ini akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pengetahuan dan peningkatkan kemampuan di bidang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia baik pada sektor pemerintah maupun swasta.