Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang menetapkan pemenang lelang untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp100 miliar setelah memperoleh persetujuan PA.

Tugas Pokok PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Spesifikasi Teknis, HPS, Rancangan Kontrak), melaksanakan/mengendalikan kontrak, dan menetapkan/mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Dalam hal tertentu PA/KPA atau Pejabat Eselon I dan II di K/L/D/I dapat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Salah satu persyaratan menjadi PPK adalah memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi persyaratan tersebut dikecualikan apabila yang menjabat sebagai PPK adalah PA/KPA

Kontrak Lump Sum adalah jenis kontrak pengadaan untuk penyelesaian pekerjaan dengan jangka waktu tertentu, jumlah harga yang pasti dan tetap, dan dapat dilakukan pekerjaan tambah-kurang sepanjang disepakati antara Pemberi Kerja dan Penyedia Barang/Jasa

Kontrak Harga Satuan adalah jenis kontrak pengadaan untuk penyelesaian pekerjaan dengan jangka waktu tertentu, volume/kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan dan dapat dilakukan pekerjaan tambah-kurang maksimal 50% (lima puluh per seratus) dari nilai kontrak yang telah disepakati antara Pemberi Kerja dan Penyedia Barang/Jasa

Pembangunan konstruksi gedung bertingkat 5 (lima) dapat menggunakan Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan dimana pembangunan fondasi dilakukan dengan kontrak harga satuan dan pengadaan kusen, lampu, dan perlengkapan lainnya menggunakan kontrak lump sum

Kontrak Persentase adalah adalah jenis kontrak yang digunakan untuk pekerjaan dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan

Kontrak Terima Jadi (Turnkey Contract) adalah suatu jenis Kontrak Pengadaan dimana harga satuannya bersifat pasti dan tetap untuk setiap unsur pekerjaan dengan spesifikasi tertentu dan sifat pekerjaannya berorientasi kepada keluaran (output based)

Berdasarkan cara pembayarannya ada beberapa jenis kontrak pengadaan yaitu: persentase, harga satuan, lump sum, dan terintegrasi

Di dalam kontrak Lump Sum pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan pengukuran bersama atas volume/kuantitas pekerjaan yang betul-betul telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa

Dalam rangka pengadaan bahan makanan dan obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Pemasyaratakan dapat menggunakan Kontrak Payung (Framework Contract)

Paket pekerjaan di atas Rp5 miliar yang menggunakan Kontrak Tahun Jamak (Multy Years Contract) wajib memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebelum dilakukannya penandatanganan kontrak

Kontrak Pengadaan Bersama dilakukan antara 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa dengan beberapa PPK yang berasal dari Kementerian/Instansi berbeda

Kontrak Payung (Framework Contract) dapat digunakan untuk pengadaan barang yang sifatnya berulang dengan harga satuan (unit price contract)

Kontrak Pekerjaan Terintegrasi dapat digunakan untuk pengadaan ATK K/L/D/I karena pengadaan ATK K/L/D/I berbiaya besar, berisiko tinggi, dan bersifat kompleks

Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract) dapat digunakan untuk pengadaan bahan makanan dan obat-obatan di Rumah Sakit Umum dan Lembaga Pemasyarakatan karena sifat pekerjaanya berulang dan berbiaya tinggi

Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build Contract) dapat digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan yang bersifat kompleks, berisiko tinggi, dan jangka waktu pekerjaannya melebihi 1 (satu) tahun anggaran

Kontrak Rancang Bangun Konstruksi (Engineering Procurement Construction/EPC Contract) merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk jangka waktu melebihi 1 (satu) tahun anggaran, volume/kuantitas pekerjaan belum diketahui secara pasti dan pembayarannya dilakukan berdasarkan keluaran (output) yang dilakukan atas hasil pengukuran bersama antara Pemberi Kerja dan Penyedia Barang/Jasa

Kontrak Rancang-Bangun-Operasi-Pemeliharaan (Design-Build-Operate-Maintain Contract) merupakan salah satu jenis Kontrak Pekerjaan Terintegrasi yang dapat digunakan untuk pekerjaan pembangunan Pembangkit Reaktor Nuklir karena sifat pekerjaannya bersifat kompleks, berisiko tinggi, berbiaya tinggi, dan memerlukan teknologi tinggi

Kontrak Jasa Pelayanan (Service Contract) merupakan salah satu jenis Kontrak Pekerjaan Terintegrasi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sumber pendanaannya berasal dari beberapa K/L/D/I (co-financing) oleh beberapa PPK dengan sumber dana yang berbeda

Kontrak Pengelolaan Aset (Asset Management Contract) jenis kontrak pengadaan yang digunakan untuk pemanfaatan gedung pemerintah yang aktif agar dapat digunakan secara komersial oleh pihak ketiga

Kontrak Operasi dan Pemeliharaan (Operation and Maintain Contract) merupakan jenis kontrak pengadaan yang digunakan terhadap paket pekerjaan yang nilai kontraknya belum dapat diprediksi secara pasti dan pembayarannya dapat melampaui tahun anggaran

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bernilai di atas Rp100 miliar yang tidak memperoleh pendapat ahli hukum kontrak maka kontraknya tetap sah dan berlaku mengikat para pihak

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) di dalam template (standar baku) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diubah sesuai dengan kesepakatan para pihak

Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSUK) yang tercantum di dalam template (standar baku) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat diubah oleh para pihak karena sudah bersifat tetap dan pasti

PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa lalai atau cedera janji (wan prestatie) dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kalalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

Pemberian Kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender kepada Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaannya tidak dapat melampaui Tahun Anggaran

Dalam hal terjadi perselisihan kontrak pengadaan antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa maka para pihak dapat mengadukan permasalahannya kepada LKPP (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk meminta solusi penyelesaian terkait perselisihan kontrak pengadaan yang dihadapi

PPK yang melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi sebesar bunga terhadap nilai kontrak yang telah disepakati

Kontrak yang kompleks dan bernilai di atas Rp100 miliar ditandatangani setelah memperoleh pendapat hukum dari:

Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, penyusunan kontrak Jasa Konstruksi mengacu kepada ketentuan yaitu:

Penetapan Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan oleh:

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan jenis pembayaran yaitu, kecuali;

Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai Kontrak Lump Sum, kecuali;

Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai Kontrak Harga Satuan, kecuali:

Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai Kontrak Terima Jadi (Turnkey), kecuali:

Dalam Kontrak Tahun Jamak (Multy Years Contract), pelaksanaan pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari:

Beberapa tanda bukti perjanjian sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya yaitu, kecuali:

Dalam hal adanya adendum kontrak maka harus dilakukan penelitian kontrak dan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk dan ditetapkan oleh:

Di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, manakah dokumen yang menjadi bukti adanya hubungan hukum antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa;

Besaran denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah, kecuali:

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila:

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan atas kesalahan Penyedia maka tindakan yang dapat diambil oleh PPK yaitu, kecuali:

Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan oleh PPK apabila, kecuali:

Proses serah terima lapangan dari PPK kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan setelah:

Jaminan pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu, kecuali:

Besarnya jaminan pelaksanaan untuk kontrak pekerjaan konstruksi yang nilai penawaran terkoreksi antara 80%-100% dari nilai total HPS maka besarnya jaminan pelaksanaan yaitu;

Pembayaran prestasi pekerjaan di dalam kontrak pengadaan barang/jasa dapat dilakukan yaitu;

Penyedia Barang/Jasa pada pekerjaan konstruksi yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over) maka dapat dikenakan sanksi berupa:

Jika dalam pelaksanaan kontrak pembangunan drainase digunakan kontrak lump sum, maka apabila dalam pelaksanaannya jumlah pintu air besi berubah menjadi 210 buah dari jumlah awal dalam kontrak 200 buah, maka jumlah yang dibayar oleh PPK untuk pengerjaan pintu air tersebut adalah:

Kontrak Harga Satuan dapat dilakukan perubahan, sepanjang:

Suatu instansi pada tahun 2017 melelangkan pekerjaan rehabilitasi kantor yang direncanakan dapat selesai pada 15 Desember 2017. Namun, karena pada bulan Maret kantor yang bersangkutan belum dapat dikosongkan sesuai rencana dan baru kosong pada bulan Mei 2017, maka pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai rencana, sehingga melampaui tahun anggaran 2017, yaitu pada bulan Februari 2018. Situasi yang paling tepat adalah:

Apabila terjadi kahar yang berpengaruh kepada pelaksanaan kontrak:

Pada saat awal lelang tidak ditetapkan dari awal jenis kontrak yang akan dipergunakan. Diketahui Pokja ULP kesulitan pada saat melakukan koreksi aritmatik dan evaluasi penawaran. Apa pendapat Anda atas kondisi tersebut:

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk, kecuali:

Berikut ini adalah pendekatan teknis yang dapat dipergunakan dalam penyusunan rancangan kontrak, kecuali:

Hal-hal tidak diperbolehkan dalam sub kontrak oleh penyedia:

Berkaitan dengan kontrak harga satuan, manakah pengertian yang paling tepat?

Hal-hal berikut ini adalah mekanisme dalam finalisasi dan penandatanganan kontrak awal, kecuali: