Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) telah menerbitkan Surat Mandat Pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPW PERKAHPI) Kalimantan Barat kepada Adv. DEDDY SUPRIANTO, S.H.,M.H.,CPCLE. Pemberian surat mandat tersebut dalam…
Wabah Corona Virus Desease 19 (COVID-19) menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Dampak sosial, ekonomi, dan politik yang ditimbulkan dari penyebaran COVID-19 menimbulkan potensi kerugian baik secara materiil maupun immaterial kepada semua anggota masyarakat…
Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) telah menerbitkan Surat Mandat Pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPW PERKAHPI) Sulawesi Barat kepada Adv. WAHYUDDIN PAMUNGKAS, S.H.,CPCLE. Pemberian surat mandat tersebut dalam…
Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPC PERKAHPI) Gayo Lues Periode 2020 – 2025 dibawah kepemimpinan Ketua DPC PERKAHPI Kab. Gayo Lues, Sayed Muktar, S.H.,CPL.,CPCLE yang telah berhasil mengusulkan Peraturan Bupati tentang Penasihat Hukum Daerah di Kabupaten…
Keberadaan Tenaga Ahli sebagai Pendamping Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sangat diperlukan oleh PPK agar dapat melaksanakan fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewajibannya sebagai PPK dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat…
Kehadiran Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Kontrak Indonesia (LSP HKI) sangat diperlukan dalam rangka melakukan proses sertifikasi Profesi Hukum Kontrak di Indonesia. Keberadaan LSP HKI juga dapat mendorong berbagai program pemerintah dan swasta dalam rangka terwujudnya Kontrak yang berkeadilan bagi para…
Kehadiran Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Kontrak Indonesia (LSP HKI) sangat diperlukan dalam rangka melakukan proses sertifikasi Profesi Hukum Kontrak di Indonesia. Keberadaan LSP HKI juga dapat mendorong berbagai program pemerintah dan swasta dalam rangka terwujudnya Kontrak yang berkeadilan bagi para…
Kehadiran Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Kontrak Indonesia (LSP HKI) sangat diperlukan dalam rangka melakukan proses sertifikasi Profesi Hukum Kontrak di Indonesia. Keberadaan LSP HKI juga dapat mendorong berbagai program pemerintah dan swasta dalam rangka terwujudnya Kontrak yang berkeadilan bagi para…
Kehadiran Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Kontrak Indonesia (LSP HKI) sangat diperlukan dalam rangka melakukan proses sertifikasi Profesi Hukum Kontrak di Indonesia. Keberadaan LSP HKI juga dapat mendorong berbagai program pemerintah dan swasta dalam rangka terwujudnya Kontrak yang berkeadilan bagi para…
Kehadiran Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Kontrak Indonesia (LSP HKI) sangat diperlukan dalam rangka melakukan proses sertifikasi Profesi Hukum Kontrak di Indonesia. Keberadaan LSP HKI juga dapat mendorong berbagai program pemerintah dan swasta dalam rangka terwujudnya Kontrak yang berkeadilan bagi para…