https://jambione.com/read/2019/09/14/5902/appi-dan-perkahpi-minta-dukungan-kpk-terkait-perda-pengadaan-barang-dan-jasa-daerah/

APPI dan PERKAHPI Minta Dukungan KPK terkait Perda Pengadaan Barang dan Jasa Daerah


JAKARTA -- Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) telah meminta dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan Peraturan Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Daerah.

Sabela Gayo, Ph.D selaku Ketua Umum DPN APPI dan DPP PERKAHPI juga akan melakukan sejumlah pertemuan intensif dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih yaitu Irjen Pol Firli Bahuri dalam rangka memaparkan kajian hukum APPI dan PERKAHPI mengenai urgensi Peraturan Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Daerah, Sabtu (14/9/2019).

Sabela Gayo menyatakan bahwa “Perda Pengadaan Barang/Jasa Daearh akan mengurangi beban LKPP dalam mengurusi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Daerah sehingga LKPP bisa lebih banyak waktu dan energi untuk menerbitkan regulasi-regulasi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip – prinsi ISO 20400 on Sustainable Procurement.

Sabela Gayo juga menambahkan bahwa dengan adanya Perda tentang Pengadaan Barang/Jasa Daerah maka semua Pemerintah Daerah akan memiliki panduan yang kuat dan tegas dalam hal proses Pengadaan Barang/Jasa Daerah di masing – masing Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sabela Gayo juga menyampaikan bahwa diperlukan juga kehadiran sebuah Komisi Pengawas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang komposisi pengurusnya di isi oleh para Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengacara Pengadaan, Konsultan Hukum Pengadaan dan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan yang bertugas untuk memastikan bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berjalan sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang berlaku.

"Semoga dengan adanya dukungan dari KPK diharapkan dapat mempercepat proses pembentukan Perda Pengadaan Barang/Jasa Daerah. DPN APPI & DPP PERKAHPI siap untuk memberikan asistensi kepada Pemda yang berkeinginan untuk membentuk Perda Pengadaan Barang/Jasa Daerah. Bentuk asistensi yang akan diberikan oleh DPN APPI & DPP PERKAHPI adalah tim ahli yang akan membantu Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyusun Naskah Akademik dan menyusun Pasal – Pasal yang akan diatur oleh Perda Pengadaan Barang/Jasa Daerah,"katanya.

Sabela Gayo, Ph.D berharap ada Pemda yang secara sukarela berinisiatif dan berinovasi dalam membentuk Perda Pengadaan Barang/Jasa Daerah sehingga insiatif dan inovasi tersebut nantinya dapat dijadikan best practice oleh Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya di seluruh Indonesia. Dengan adanya beberapa proyek rintisan (pilot project) Perda Pengadaan Barang/Jasa Daerah di beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota maka Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya dapat mengadopsi Perda tersebut di daerahnya masing-masing.

"Semoga inisiatif ini dapat berkontribusi bagi perbaikan dan penyempurnaan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia,"tandasnya (*/)



https://jambione.com/read/2019/09/11/5841/-appi-dan-perkahpi-dorong-pemda-terbitkan-perda-pengadaan-barang-dan-jasa-daerah-/

APPI dan PERKAHPI Dorong Pemda Terbitkan Perda Pengadaan Barang dan Jasa Daerah


Kepulauan Riau -- Sabela Gayo, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE.,ACIArb dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) telah melantik Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPW PERKAHPI) Provinsi Kepulauan Riau Peridoe 2019 – 2024 pada hari Sabtu, 20 Juli 2019 di Harmoni One Hotel & Convention Centre, Batam. Dalam sambutannya Ketua Umum DPP PERKAHPI Periode 2019 - 2024 menyatakan bahwa Pengurus DPP dan DPW PERKAHPI siap untuk bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan profesi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan di Indonesia. Menurut Sabela Gayo, DPP PERKAHPI akan melaksanakan Pelantikan Pengurus DPP PERKAHPI pada awal Juli 2019 di Auditorium Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di kawasan H.R Rasuna Said Jakarta Selatan. dengan kegiatan Workshop mengenai Kontrak Barang/Jasa di Indonesia, di Harmoni One Hotel & Convention Centre Batam.

JAMBIONE.COM, JAMBI -- Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) mendorong semua Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Daerah.

Sabela Gayo, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE.,ACIArb Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Mediator dan Arbiter Pengadaan Indonesia (DPP PERMAPI) mengatakan Perda tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi semua Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di semua Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

"Bahkan Perda tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada Kepala Desa yang saat ini sedang melaksanakan proses pengelolaan Dana Desa melalui kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa,"katanya, Rabu (11/9/2019)

Apalagi mulai Tahun Anggaran 2020, semua Kelurahan akan melaksanakan pengelolaan Dana Kelurahan dalam bentuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Banyaknya pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terjerat permasalahan hukum baik secara administratif, perdata, persaingan usaha dan pidana korupsi akan mempengaruhi kinerja dan semangat para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya melaksanakan proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan Kontrak Barang/Jasa Pemerintah,"ujarnya

Ketidakjelasan aturan dan tumpang-tindih regulasi di sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebabkan para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mudah sekali terjerat dan/atau tersandung permasalahan hukum.

"Ketidakjelasan batasan antara aspek hukum administratif, perdata, persaingan usaha dan pidana korupsi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebabkan para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selalu menjadi “bulan-bulanan” pihak yang kurang bertanggung jawab dan pada akhirnya selalu berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum dan berujung pada pemidanaan penjara,"sebutnya.

Apabila kondisi yang demikian terus – menerus dibiarkan dan tidak segera dicarikan solusinya maka kinerja para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan semakin menurun dan para Penyedia Barang/Jasa Pemerintah akan semakin ketakutan untuk mengikuti proses tender proyek – proyek pemerintah yang bersumber dari dana APBN/APBD. Kondisi yang demikian pada akhirnya akan mempengaruhi penyerapan anggaran di semua Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga penyerapan anggaran akan menjadi sedikit karena semua pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selalu dihantui dengan kekhawatiran akan tersandung permasalahan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Daerah adalah amanah dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa “Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.”sebutnya

Dengan adanya ketentuan tersebut maka sudah jelas bahwa Gubernur/Bupati/Walikota dapat menerbitkan Perda tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/Daerah.

"Dengan adanya Perda tersebut maka proses Pengadaan Barang/Jasa di daerah akan semakin jelas dan rinci sehingga dapat menutup ruang-ruang kekosongan aturan dan ketidakjelasan regulasi yang dapat merugikan para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Daerah. Bahkan Perda tentang Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang nantinya terbentuk dapat dilanjutkan dengan penyusunan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat memperkuat dan menutupi berbagai ruang dan celah terjadi malpraktik atau penyimpangan (fraud) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Daerah,"paparnya

Dengan adanya PERDA tentang Pengadaan Barang/Jasa Daerah tersebut maka ketergantungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan semakin berkurang sehingga di sisi lain dengan adanya PERDA tersebut maka beban kerja dan tanggung jawab pembinaan LKPP terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di daerah akan semakin berkurang sehingga LKPP nantinya dapat lebih fokus mendorong terwujudnya inovasi – inovasi Pengadaan melalui penerapan ISO 20400 on Sustainable Procurement.

"Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) sudah diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan”. Kemudian paada ayat (2) disebutkan bahwa “Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunita/usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman; dan
aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"bebernya

Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa “Pengadaan berkelanjutan dilaksanakan oleh:
PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;
PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa; dan
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

"Dengan adanya aturan mengenai aspek Pengadaan Berkelanjutan di dalam Perpres Nomor 16/2018 maka ISO 20400 on Sustainable Procurement maka ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai Standar/Panduan/Pedoman/Acuan/Best Practices bagi stakeholders Pengadaan Publik di Indonesia dalam menerapkan Inovasi Pengadaan dan Tata Kelola Pengadaan Yang Baik (Good Procurement Governance) di semua instansi Pemerintah/BUMN/BUMD maupun badan swasta lainnya,"jelasnya

"Saya menginstruksikan khususnya kepada semua Pengurus DPW APPI dan DPW PERKAHPI termasuk semua Pengurus DPC APPI dan DPC PERKAHPI di seluruh Indonesia agar segera melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pentingnya PERDA Pengadaan Barang/Jasa tersebut kepada Gubernur/Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing. Supaya Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk tim Kajian Naskah Akademik PERDA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Daerah dan sekaligus membentuk tim Penyusun PERDA Pengadaan Barang/Jasa tersebut. Saya juga menginstruksikan kepada semua Pengurus DPW APPI dan DPW PERKAHPI agar dapat memberikan asistensi kepada masing - masing Gubernur/Bupati/Walikota yang siap untuk membuat PERDA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai bentuk komitmen nyata Gubernur/Bupati/Walikota dalam mewujudkan Good Procurement Governance di daerahnya masing-masing."tandasnya.

Semoga dengan adanya PERDA tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerrintah di Daerah dapat semakin memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi semua stakeholders Pengadaan Barang/Jasa di daerah sehingga dalam jangka panjang berkontribusi positif bagi terwujudnya Pengadaan Publik di Indonesia yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel dan berintegritas (isw)



www.jambione.com/read/2019/07/21/5228/dpp-perkahpi-lantik-dpw-perkahpi-kepri

DPP PERKAHPI Lantik DPW PERKAHPI KEPRI


Kepulauan Riau -- Sabela Gayo, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE.,ACIArb dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) telah melantik Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPW PERKAHPI) Provinsi Kepulauan Riau Peridoe 2019 – 2024 pada hari Sabtu, 20 Juli 2019 di Harmoni One Hotel & Convention Centre, Batam. Dalam sambutannya Ketua Umum DPP PERKAHPI Periode 2019 - 2024 menyatakan bahwa Pengurus DPP dan DPW PERKAHPI siap untuk bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan profesi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan di Indonesia. Menurut Sabela Gayo, DPP PERKAHPI akan melaksanakan Pelantikan Pengurus DPP PERKAHPI pada awal Juli 2019 di Auditorium Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di kawasan H.R Rasuna Said Jakarta Selatan. dengan kegiatan Workshop mengenai Kontrak Barang/Jasa di Indonesia, di Harmoni One Hotel & Convention Centre Batam.

Menurut Sabela Gayo, Ph.D.,CPL.,CPCLE.,ACIArb, keberadaan PERKAHPI diharapkan dapat mendorong peningkatan pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (skill) para Ahli Hukum Kontrak Pengadaan/Ahli Kontrak Pengadaan di Indonesia dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan kontrak-kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia khususnya di Kepulauan Riau. Bahkan PERKAHPI juga akan memberikan Pelatihan temtang Kontrak bagi sektor swasta yang juga selalu berhadapan dengan berbagai bentuk Perjanjian Umum atau Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) yang secara resmi sudah dilantik pada 3 Juli 2019 yang lalu di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jakarta secara gencar terus melakukan pembentukan DPW PERKAHPI di 34 (tiga puluh empat) propinsi di Indonesia. Secara administratif PERKAHPI sudah memperoleh pengesahan Badan Hukum dengan status sebagai Perkumpulan dari Direktur Jenderal Adminitsrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PERKAHPI diharapkan dapat menjadi satu – satunya wadah tempat bernaungnya para Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman. Bahkan PERKAHPI dapat menerima keanggotaan dengan status sebagai affiliate member bagi Ahli Kontrak yang berlatar belakang non-hukum dan minimal memiliki pengalam 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Manager Kontrak di instansi pemerintahan dan/atau badan usaha swasta.

Dalam kata sambutannya pada acara Pelantikan DPW PERKAHPI Provinsi Kepulauan Riau pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 di Batam, Sabela Gayo, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE.,ACIArb menyampaikan amanah kepada Pengurus DPW PERKAHPI Kepulauan Riau agar senantiasa menjalin komunikasi, koordinasi dan soliditas yang baik dengan Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kepulauan Riau, Badan Pengelola Kawasan Batam, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, BPKP perwakilan Kepulauan Riau, BPK Perwakilan Kepulauan Riau dan berbagai komponen lainnya yang terkait dengan Kontrak Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan telah dilantiknya Pengurus DPW PERKAHPI Provinsi Kepulauan Riau maka DPW PERKAHPI Provinsi Kepulauan Riau adalah DPW PERKAHPI pertama yang dilantik oleh DPP PERKAHPI Periode 2019 – 2024 sejak tanggal 3 Juli 2019. Dengan adanya momentum Pelantikan DPW PERKAHPI Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan (stakeholders) Pengadaan Barang/Jasa khususnya Provinsi Kepulauan Riau dalam penguatan kapasitas dan asistensi berbagai permasalahan terkait Kontrak Barang/Jasa Pemerintah.

Semoga keberadaan DPW PERKAHPI Provinsi Kepulauan Riau ini dapat memberikan kontribusi positif bagi proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian Kontrak Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (**)



www.kritisnews.com/dpp-perkahpi-lantik-dpw-perkahpi-kepri/

DPP Perkahpi Lantik DPW Perkahpi Kepri


KritisNews.com, Batam – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (Perkahpi), melantik Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkahpi Kepri yang diselenggarakan di Hotel Harmoni One Hotel & Convention Center Batam, Sabtu (20/07/2019) sekitar pukul 20.00 WIB.

Ketua Umum DPP Perkahpi, Sabela Gayo, SH, MH, dalam sambutannya mengatakan, DPP dan DPW Perkahpi siap untuk bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam mengembangkan profesi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan di Indonesia.

Sabela Gayo juga mengatakan, keberadaan Perkahpi diharapkan dapat mendorong peningkatan pengetahuan dan kemampuan para Ahli Hukum Kontrak Pengadaan/Ahli Kontrak Pengadaan di Indonesia, dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan kontrak-kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah di Indonesia khususnya di Kepri.

Bahkan Perkahpi, lanjutnya, juga akan memberikan pelatihan tentang kontrak bagi sektor swasta yang selalu berhadapan dengan berbagai bentuk perjanjian umum atau kontrak pengadaan barang atau jasa.

“Perkahpi diharapkan bisa menjadi wadah bernaungnya para Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman. Bahkan Perkahpi dapat menerima keanggotaan dengan status sebagai affiliate member bagi Ahli Kontrak yang berlatar belakang non-hukum, minimal memiliki pengalam lima tahun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Manager Kontrak di instansi pemerintahan dan atau badan usaha swasta,” ucap Sabela.

Dalam kesempatan itu, Dia juga meminta pengurus DPW Perkahpi Kepri untuk senantiasa menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepri, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kepri, Badan Pengelola Kawasan Batam, Kejaksaan Tinggi Kepri, Polda Kepri, BPKP perwakilan Kepri, BPK Perwakilan Kepri, dan berbagai komponen lainnya yang terkait dengan Kontrak Barang atau Jasa.

Sementara itu, Pebri Yunanda, SH, Sekretaris DPP Perkahpi mengungkapkan, dengan dilantiknya DPW Perkahpi Kepri, diharapkan dapat memudahkan kerja DPP Perkahpi dalam mendampingi pemda dan pemprov dalam pengadaan barang atau jasa, agar sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam acara itu, turut juga hadir Walikota Batam yang diwakili oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kota Batam. (Agus Wibowo)



www.populernews.com/hukum/dr-sabela-gayo-sh-mh-resmi-nahkodai-perkahpi/

DR. SABELA GAYO, SH. MH., : Resmi Nahkodai PERKAHPI


POPULERNEWS.COM Resmi di lantik, pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) Periode 2019 – 2024, hari ini Rabu, 3 Juli 2019 di Graha Pengayoman Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pelantikan yang dihadiri staff ahli Kementrian Hukum dan HAM RI mewakili Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan sambutannya, diantaranya sebagai berikut : selain mengucapkan selamat kepada ketua terpilih yaitu Dr. Sabela Gayo, SH. MH., juga menyampaikan bahwa PERKAHMI sudah terbentuk secara resmi pada 25 Mei 2018 di Jakarta dengan badan hukum NOMOR AHU-0011324.AH.01.07.TAHUN 2018, dan PERKAHPI sebagai wadah bernaungnya para ahli hukum kontrak pengadaan dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman.

Dihubungi terpisah, IR. H. DIDI APRIADI, M.AK., yang merupakan wakil ketua Umum PERKAHPI menyampaikan; optimisme yang tinggi kepada PERKAHPI, di tahun pertama dan periode pertama ini, semoga memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya yang tergabung dalam perkumpulan ahli hukum kontrak pengadaan Indonesia (PERKAHPI) ini, “harapan saya, semua pihak dapat memanfaatkan ahli hukum kontrak pengadaan ini, pada setiap pengadaan barang dan jasa, agar kepentingan semua pihak terjaga, sekaligus mengurangi kesalahan-kesalahan di kemudian hari”.

Sebagai contoh menurut Didi Apriadi ; “sudah banyak perubahan yang terjadi pada Kepres pengadaan, namun terkadang pihak PPK dan rekanan masih menggunakan template baku yang lama, Belum lagi banyak pekerjaan di desa-desa yang nilainya tidak begitu besar, namun banyak sekali, dan dimana banyak terjadi kasus-kasus kesalahan administrasi”.

Dalam kesempatan tersebut Didi juga menyampaikan, semoga pelantikan pengurus DPP PERKAHPI yang dilaksanakan pada hari ini dapat dijadikan sebagai momentum kebangkitan profesi Ahli Hukum Kontrak di Indonesia.

Pelantikan yang dilanjutkan dengan sesi kegiatan Workshop Kontrak Barang/Jasa Pemerintah Indonesia, yang dilaksanakan Pengurus DPP PERKAHPI, dihadiri beberapa narasumber yang sudah konfirmasi hadir yaitu Prof. Dr., Yohanes Sogar Simamora (Akademisi dari Universitas Airlangga), Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M (Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Hukum Kontrak) dan Dr. Sabela Gayo, SH. MH., sendiri sebagai Ketua Umum DPP PERKAHPI.

Masih menurut Didi Apriadi, dengan mengutip sambutan dari Staff Ahli Kementrian Hukum dan HAM, bahwa keberadaan PERKAHPI diharapkan dapat mendorong peningkatan pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (skill) para Ahli Hukum Kontrak Pengadaan/Ahli Kontrak Pengadaan di Indonesia, dalam memberikan kontribusi positif bagi perbaikan pelaksanaan kontrak-kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia, sekaligus berperan dalam penyelesaian sengketa Kontrak Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam menutup wawancaranya, Didi Apriadi menyampaikan harapannya, semoga dengan hadirnya PERKAHPI, dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pengetahuan dan peningkatkan kemampuan/keterampilan di bidang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia baik pada sektor pemerintah maupun swasta. pram/pnc.



https://nusantaranews.co/sabela-gayo-resmi-terpilih-sebagai-ketua-perkahpi/

Sabela Gayo Resmi Terpilih Sebagai Ketua PERKAHPI


NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) resmi menunjuk Sabela Gayo sebagai ketua umum periode 2019-2024. Pelantikan DPP PERKAHMI dilaksanakan pada Rabu, 3 Juli 2019 di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Sabela menyatakan bahwa paska pelantikan seluruh pengurus DPP PERKAHPI mengaku siap untuk bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia Barang/Jasa dalam rangka menyediakan Tenaga Ahli Hukum Kontrak Pengadaan yang kompeten dan bersertifikat.

“PERKAHPI sangat terbuka untuk menjalin kerjasama dan organisasi sejenis dalam rangka mengembangkan profesi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan di Indonesia,” ujar Sabela dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi NUSANTARANEWS.CO, Rabu (3/7/2019).

Founder aplikasi Halo Advokat itu juga menjelaskan bahwa saat ini, pihaknya sedang menyiapkan skema Sertifikasi Ahli Hukum Kontrak baik pada nasional yang akan bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Sertifikasi Ahli Hukum Kontrak pada level Internasional yang akan bekerjasama dengan beberapa organisasi profesi.
Diantaranya adalah International Federation of Procuremet Bar Association (IFPBA), International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) dan The International Association for Contract and Commercial Management (IACCM).

Pelantikan yang digelar hari ini lanjut Sabela dijadikan sebagai momentum kebangkitan profesi Ahli Hukum Kontrak di Indonesia. Selain itu keberadaan PERKAHPI, lanjut dia diharapkan dapat mendorong peningkatan pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (skill) para Ahli Hukum Kontrak Pengadaan/Ahli Kontrak Pengadaan di Indonesia.
“PERKAHPI akan berkontribusi dalam menyediakan standar kontrak bagi sektor swasta” jelasnya.

Sebagai informasi PERKAHPI resmi terbentuk pada 25 Mei 2018 lalu di Jakarta. Dimana Badan Hukum PERKAHPI sudah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Adminitrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bernomor AHU-0011324.AH.01.07.TAHUN 2018. Lembaga ini merupakan wadah tempat bernaungnya para Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dari berbagai latar belakang pendidikan.



https://aceh.tribunnews.com/2019/07/03/sabela-gayo-pimpin-perkumpulan-ahli-hukum-kontrak-dan-pengadaan-indonesia

Sabela Gayo, Pimpin Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak dan Pengadaan Indonesia


SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Putra Gayo dari Kalul, Provinsi Aceh, Sabela Gayo PhD memimpin organisasi Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) periode 2019-2024.

PERKAHPI dibentuk pada 2018 di Jakarta, merupakan wadah bernaungnya para Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman.

"Kita organisasi terbuka, dapat menerima keanggotaan dengan status sebagai affiliate member bagi Ahli Kontrak yang berlatar belakang non-hukum," kata Sabela Gayo yang dilantik sebagai Ketua umum PERKAHPI, Rabu (3/7/2019) di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhum dan HAM) Jakarta.

Founder aplikasi Halo Advokat itu juga menjelaskan bahwa saat ini, pihaknya sedang menyiapkan skema Sertifikasi Ahli Hukum Kontrak baik pada nasional yang akan bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Sertifikasi Ahli Hukum Kontrak pada level Internasional yang akan bekerjasama dengan beberapa organisasi profesi.

Sabela Gayo, yang meraih gelar doktor dari salah satu universitas ternama di Malaysia, menyatakan DPP PERKAHPI siap bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia Barang/Jasa dalam rangka menyediakan Tenaga Ahli Hukum Kontrak Pengadaan yang kompeten dan bersertifikat.
Bahkan DPP PERKAHPI sangat terbuka untuk menjalin kerja sama dan organisasi sejenis dalam rangka mengembangkan profesi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan di Indonesia.

DPP PERKAHPI saat ini sedang menyiapkan skema Sertifikasi Ahli Hukum Kontrak baik pada nasional yang akan bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Sertifikasi Ahli Hukum Kontrak pada level internasional yang akan bekerja sama dengan beberapa organisasi profesi yaitu; International Federation of Procuremet Bar Association (IFPBA), International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) dan The International Association for Contract and Commercial Management (IACCM).

Menurut Sabela Gayo, Pelantikan Pengurus DPP PERKAHPI sebagai momentum kebangkitan profesi Ahli Hukum Kontrak di Indonesia.
Pada saat yang sama, seusai pelantikan diselenggarakan workshop mengenai Kontrak Barang/Jasa Pemerintah.
Ada beberapa narasumber yang memberi materinya yaitu Prof Dr Yohanes Sogar Simamora (Akademisi dari Universitas Airlangga), dan Dr Munir Fuady (Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Hukum Kontrak).(*)